Dilema Multifinance terhadap inkonsistensi ketentuan pendaftaran fidusia

0
147

Oleh : Demson Natanael Sihaloho

Menurut UU Nomor  49 tentang Jaminan Fidusia, dikatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sering dikaitkan dengan Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, karena kebanyakan Perusahaan Multifinance di Indonesia menggarap pembiayaan konsumen disektor kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor debitur yang menjadi objek pembiayaan Multifinance pada hakekatnya haruslah memiliki sertifikat fidusia, tujuannya adalah agar Multifinance memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur mengalami cidera janji atau wanprestasi terhadap kewajibannya kepada Multifinance.

Sebelum sertifikat fidusia itu diperoleh, Multifinance terlebih dahulu melakukan pendaftaran fidusia secara mandiri pada aplikasi fidusia online yang disediakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) atau dapat melakukan pendaftaran fidusia melalui Notaris rekanan Perusahaan Multifinance. Namun terkait aturan pendaftaran fidusia biasanya Multifinance tunduk kepada produk hukumnya Otoritas Jasa Keuangan, yakni POJK Nomor 29 tahun 2014. Dalam POJK tersebut terdapat pasal yang mengatur ketentuan pendaftaran fidusia, yakni pada pasal 22 dikatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan”. Analoginya adalah apabila suatu perjanjian pembiayaan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2018, maka pada tanggal 7 september 2018 fidusia tersebut harus sudah terdaftar. Dalam hal ini apabila Perusahaan Multifinance melanggar ketentuan pasal 22 POJK Nomor 29 tersebut, maka Multifinance dapat terkena sanksi administratif secara bertahap dari OJK berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Namun pasal 22 POJK 29 tahun 2014 tersebut kontradiktif dengan pasal 4 PP 21 tahun 2015. Dalam pasal 4 PP 21 tahun 2015 tersebut dikatakan bahwa “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”. Analoginya adalah apabila suatu perjanjian pembiayaan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2018, maka bisa saja fidusia didaftarkan pada tanggal 7 Desember 2018 (lebih dari 30 hari dari tanggal perjanjian pembiayaan), selama tanggal akta fidusia tersebut tidak lebih dari 30 hari dari tanggal perjanjian pembiayaan. Terjadinya inkonsistensi peraturan pendaftaran fidusia seperti ini menjadi hal yang dilematis bagi Multifinance. Karena bagi beberapa Perusahaan Multifinance, fidusia didaftarkan pada saat  objek jaminan tersebut ketika hendak dieksekusi, namun praktik tersebut bertentangan dengan POJK 29, selanjutnya praktik tersebut tidak bertentangan dengan PP 21. Jika kondisi seperti ini dibiarkan maka tidak ada kepastian hukum terkait legalitas pendaftaran fidusia yang sah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika Perusahaan Multifinance melaksanakan pendaftaran fidusia seperti yang diamanatkan oleh PP 21 tersebut, apakah OJK akan menjatuhkan sanksi? Karena hal tersebut kontra dengan POJK 29 tahun 2014. Disisi lain juga tidak jelas apakah hirarki Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau sebaliknya.

OJK selaku pemilik dari produk hukum POJK 29 dan Kementrian Hukum dan HAM selaku pemilik dari produk hukum PP 21 sebaiknya duduk bersama untuk menyudahi inkonsistensi peraturan pendaftaran fidusia tersebut agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan menghindari terjadinya maladministrasi pendaftaran fidusia bagi Perusahaan Multifinance.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here