Debt Collector Multifinance Belum Bersertifikasi, Legal atau Ilegal ?

0
1364

Debt Collector atau Kolektor atau juru tagih adalah orang yang melakukan tugas dan fungsi penagihan piutang Perusahaan kepada debitur. Biasanya kolektor tersebut bekerja untuk kepentingan perusahaan jasa keuangan yang menyalurkan kredit/pembiayaan. Salah satu perusahaan jasa keuangan tersebut adalah Multifinance (Perusahaan Pembiayaan). Seluruh Multifinance sudah pasti menggunakan jasa kolektor dalam proses bisnisnya. Baik itu kolektor internal (pegawai perusahaan itu sendiri) atau kolektor eksternal (Pihak ketiga/outsourcing).

Petugas Kolektor yang dipekerjakan Multifinance biasanya terbagi dalam dua bagian, yakni Desk Collector dan Field Collector. Desk Collector biasanya melakukan tugas penagihan melalui alat komunikasi telepon/handphone (tidak mengunjungi debitur), sedangkan field collector melakukan tugasnya secara lapangan (mengunjungi debitur).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perusahaan Multifinance melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 telah membuat aturan terkait sertifikasi penagihan kolektor Multifinance. Dalam Pasal 50 ayat 5 dikatakan bahwa “Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan”. Artinya bahwa Kolektor/Juru Tagih internal (pegawai) dan eksternal (Pihak ketiga/outsourcing) Baik itu Desk Collector dan/atau Field Collector Perusahaan Multifinance wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan dari PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI).

Dalam hal Perusahaan Multifinance tidak memenuhi ketentuan sertifikasi penagihan tersebut, maka Multifinance wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK (Pasal 62 ayat 1). Artinya bahwa yang berhak menentukan pelanggaran pasal 50 ayat 5 tersebut adalah OJK.

Apabila Perusahaan Multifinance tidak memenuhi sebagaima dimaksud pada pasal 62 ayat 1 maka Perusahaan Multifinance dapat dikenakan sanksi Peringatan, Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Pencabutan Kegiatan Usaha (Pasal 64).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kata “pelanggaran” apabila Multifinance tidak memenuhi sertifikasi profesi penagihan petugas kolektor atau juru tagihnya, kata pelanggaran tersebut dapat diartikan sesuatu yang Ilegal atau tidak sah menurut hukum yang mengatur ataupun tidak ada izin dari pihak yang mengatur.

Semoga Bermanfaat !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here