Cara Penagihan Agen RupiahPlus Berpotensi Melanggar POJK Perlindungan Konsumen

0
1280

Baru-baru ini Fintech RupiahPlus menjadi sorotan publik terkait cara penagihan agen RupiahPlus yang sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya Agen Penagihan RupiahPlus tersebut menyasar kontak ponsel nasabahnya dalam melakukan penagihan. Padahal kontak yang ada diponsel nasabahnya tersebut belum tentu berkaitan secara langsung dengan nasabahnya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah regulasi memperbolehkan cara penagihan seperti ini? Mari kita tinjau dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 30 ayat 3 dikatakan bahwa:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kemudian Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa:

Ayat 1: Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
Ayat 2: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penafsiran Pasal 30 ayat 3 diatas adalah bahwa pihak RupiahPlus harus bertanggung jawab kepada konsumen terkait tindakan agen penagihannya karena dalam hal ini melanggar privasi data nasabahnya.

Penafsiran Pasal 31 ayat 1 dan 2 diatas adalah, pada ayat 1 dan ayat 2 sangat jelas bahwa RupiahPlus dilarang memberikan data konsumen kepada agen penagihannya, kecuali nasabah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan UU.

Jadi apabila nasabah tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada RupiahPlus terkait pasal 31 ayat 2 diatas, maka dapat dikatakan RupiahPlus melanggar POJK Perlindungan Konsumen.

Lalu Apa Sanksinya bila melanggar POJK Perlindungan Konsumen ?

a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Namun semuanya kembali kepada hasil investigasi OJK. Karena OJK yang memiliki kewenangan atas sanksi tersebut.

Semoga Bermanfaat !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here