Perusahaan Pembiayaan Wajib Lapor Syarat Keberlanjutan

0
85

Syarat Keberlanjutan adalah merupakan serangkaian kegiatan pelatihan, workshop, seminar, kursus, dsb.

Perihal syarat Keberlanjutan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan,  dan Perusahaan Penjaminan. Pada Pasal 21 ayat 1 sampai ayat 7 dikatakan bahwa:

Ayat 1: Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penjelasannya adalah; Yang dimaksud dengan Direksi dan Dewan Komisaris adalah berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJK atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan, Misalnya Ahli Hukum Pidana, Ahli Financial Management, dsb yang memiliki lisensi dari lembaga yang kredibel.

Ayat 2: Pemenuhan syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan cara:
a. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis;
b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Ayat 3: Materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di bidang industri keuangan.

Ayat 4: Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, harus yang diselenggarakan oleh:
a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.

Ayat 5: Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.

Penjelasannya adalah; Laporan syarat keberlanjutan dilaporkan paling lama akhir bulan januari setiap tahunnya. Misalnya aktivitas/kegiatan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat 2,3 dan 4 diatas selama periode tahun 2017, maka dilaporkan paling lama akhir januari 2018. Laporan wajib dilampirkan bukti (copy) sertifikat atau sejenisnya.

Ayat 6: Dalam hal setelah periode tahunan berakhir syarat keberlanjutan tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan ketentuan syarat keberlanjutan sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada tahun berikutnya.

Penjelasannya adalah; Misalnya pada tahun 2017 tidak mengikuti aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, maka pada tahun 2018 wajib mengikuti 2 kali aktivitas/kegiatan seperti yang disebutkan pada ayat 2.

Ayat 7: Dalam hal Pihak Utama tidak memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) maka wajib mengikuti proses penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

Lalu apa sanksinya bila tidak melaporkan syarat keberlanjutan kepada OJK ?

Apabila Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) tidak melaporkan syarat keberlanjutan seperti yang disebutkan pada ayat 5 diatas, maka OJK dapat mengenakan sanksi berupa:

  1. Peringatan tertulis
  2. Pembekuan Kegiatan Usaha; dan
  3. Pencabutan Izin Usaha.

Jadi bagi anda Pegawai Perusahaan Pembiayaan yang bertugas dalam hal pelaporan kepada regulator, segera mulai ingatkan Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli,TKA dikantor anda untuk mengikuti jadwal seminar/workshop/kursus/mengajar yang berkaitan dengan industri keuangan. Ingat simpan bukti sertifikat tersebut sebagai bukti untuk dilaporkan kepada OJK.

Semoga Bermanfaat !

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here