Organisasi APU & PPT Pada Multifinance

0
93

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan mewajibkan seluruh Perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan untuk mengikuti seluruh ketentuan regulasi tersebut, termasuk didalamnya organisasi APU&PPT.

Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) yang merupakan salah satu industri keuangan juga harus membentuk organisasi APU&PPT. Seperti Pasal ayat 1 POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 mengatakan:

PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang.

Artinya adalah bahwa Perusahaan harus memilih apakah membentuk Unit Kerja atau menunjuk 1 orang Pejabat yang bertanggung jawab dalam hal penerapan APU&PPT yang berkewenangan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Apabila Perusahaan memilih membentuk Unit Kerja

Maka Unit Kerja tersebut minimum harus terdiri dari 2 orang yakni, 1 orang Pimpinan dan 1 orang pelaksana (Pasal 9). Jadi ditafsirkan bahwa di Kantor PusatĀ  dan Kantor Cabang Perusahaan harus memiliki Unit Kerja yang minimal terdiri dari 2 orang. Kedua orang tersebut tidak boleh merangkap fungsi lainnya dan Kedua orang tersebut harus diangkat oleh Direksi yang membawahkannya. Karena Unit Kerja tersebut harus menjadi bagian dalam struktur organisasi Perusahaan.

Apabila Perusahaan memilih menunjuk Pejabat

Maka seorang pejabat tersebut harus diangkat oleh Direksi yang membawahkannya. Seorang Pejabat tersebut dapat dirangkap dengan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Kantor Pusat dan Kantor Cabang harus memiliki Pejabatnya masing-masing.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here