Deloitte terseret kasus SNP Finance

0
1557

Beberapa hari belakangan ini pemberitaan terkait kasus SNP Finance cukup menghebohkan publik. Tiba-tiba saja PT SNP Finance (Perusahaan Multifinance) ini mengalami default (gagal bayar) atas kewajibannya kepada sejumlah krediturnya. Dikutip dari situs Kontan, nilai gagal bayar SNP Finance tersebut berjumlah Rp. 4,07 triliun dengan rincian 2,22 triliun kepada 14 Bank dan 1,85 triliun kepada 336 pemegang medium term note (MTN). Akibat dari gagal bayar tersebut, maka SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bank Mandiri merupakan salah satu kreditur yang memberikan pinjaman kepada SNP Finance. Dikabarkan bahwa Bank Mandiri sangat terkejut atas default SNP Finance dalam memenuhi kewajibannya. Pasalnya Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada SNP Finance setelah meninjau laporan keuangan SNP Finance yang telah diaudit oleh Deloitte. Laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte tersebut menjadi acuan bagi kreditur dan investor untuk menilai kelayakan SNP Finance sebelum memberi pinjaman dan berinvestasi di surat utang.

Namun laporan keuangan hasil audit Deloitte menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas Rp. 733 miliar (posisi 31 Des 2017), namun faktanya hasil temuan OJK menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas yang minus, sehingga hal tersebut tersebut mengindikasikan bahwa keuangan SNP Finance tidak sehat.

Namun mengapa Delloite sebagai kelompok KAP the big four didunia ini tidak mampu mendeteksi kondisi keuangan SNP Finance? Sehingga hal tersebut berdampak buruk kepada kreditur yang memberikan pinjaman kepada SNP Finance. Atas kasus tersebut banyak pihak mempertanyakan kualitas dan reputasi Deloitte sebagai KAP the big four.

Saat ini OJK telah membekukan izin usaha SNP Finance. OJK bersama Kementrian Keuangan juga sedang melakukan investigasi terhadap Deloitte. Jika Deloitte terbukti melanggar, maka sanksi terberat yang dihadapi Delloite adalah pencabutan izin bisnis.

Kasus Delliote dan SNP Finance ini mengingatkan kita dengan skandal kasus salah satu KAP terbesar yakni KAP Arthur Andersen. KAP Andersen menuai banyak tuntutan sampai pada akhirnya harus ditutup pada 2002 karena praktik moral hazard tersebut.

Sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur dalam POJK Nomor  13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam Pasal 7 huruf  d dikatakan bahwa:

AP dan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan; dan

Jika Deloitte terbukti melanggar Pasal 7 huruf d tersebut maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan. Terkait dengan pencabutan izin usaha/bisnis merupakan kewenagan Kementrian Keuangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here