Debitur dapat meminta Informasi SLIK (BI Checking)

0
330

Masyarakat yang menjadi konsumen/debitur di Perbankan/Multifinance dapat meminta informasi debitur dalam SLIK yang dimiliki oleh Perbankan/Multifinance. Perlu diketahui bahwa informasi debitur dalam SLIK tersebut dahulu sering disebutkan dengan istilah “BI Checking”. Jadi masyarakat yang menjadi konsumen/debitur pada suatu Bank atau Multifinance, maka masyarakat berhak untuk meminta BI Chencking tersebut kepada Bank atau Multifinance yang memberikan pinjaman kepada anda.

Apa dasar hukumnya konsumen/debitur meminta informasi debitur kepada Bank atau Multifinance ?

Pada Pasal 16 POJK nomor 18 /POJK.03/2017 dikatakan bahwa:

Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor.

Yang dimaksud dengan pelapor adalah Bank dan Multifinance atau lembaga lain yang diwajibkan OJK.

Sebagai contoh misalnya, Pada bulan januari 2018 Pak Anto mengajukan kredit kepada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) PT. ABC Finance, lalu kredit Pak Anto disetujui dengan jangka waktu 1 tahun atau berakhir pada januari 2019. Maka sebelum periode kredit Pak Anto berakhir, Pak Anto berhak untuk meminta informasi debitur SLIK (BI Checking) tersebut kepada PT. ABC Finance.

Namun masyarakat dapat meminta informasi debitur tersebut pada tahun 2019 mendatang, karena secara keseluruhan OJK mewajibkan seluruh Perbankan dan Perusahaan Multifinance wajib terdaftar dalam SLIK paling lama 31 desember 2018.

Sebenarnya masyarakat dapat meminta informasi debitur SLIK tersebut dikantor BI/OJK terdekat. Namun kantor BI/OJK tidak sebanyak kantor Bank dan Multifinance.

Lalu sebagai debitur/konsumen apa yang harus anda siapkan dalam meminta informasi debitur SLIK tersebut?

Yang perlu dipersiapkan adalah:

  1. Surat pengajuan permintaan informasi debitur kepada Perusahaan yang memberikan anda kredit/pembiayaan.
  2. Surat pengajuan permintaan Informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (Apabila debitur mengkuasakan).

Yang perlu masyarakat ketahui adalah, bahwa Informasi Debitur dalam SLIK tersebut adalah Online System, sehingga tidak mungkin datanya lama keluar, kecuali ada gangguan teknis.

Lalu apa sanksinya bila Perusahaan (Bank atau Multifinance) tidak melayani permintaan konsumen/debitur seperti yang disebutkan pada pasal 16 diatas?

Sesuai Pasal 32 POJK nomor 18 /POJK.03/2017, maka OJK akan mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. Anda juga dapat melaporkan hal ini kepada OJK.

 

Semoga Bermanfaat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here