Bolehkah WNA Memberi Pinjaman Melalui Fintech P2P Lending?

0
136

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorĀ 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perihal Warga Negara Asing (WNA) dan Badan Hukum Asing (BHA) memberikan pinjaman berupa uang dalam bentuk rupiah melalui Fintech P2P Lending di Indonesia, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 16 POJK 77/POJK.01/2016. Pada Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa:

Ayat 1: Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

Ayat 2: Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. orang perseorangan warga negara Indonesia warga negara Indonesia warga negara Indonesia ;
b. orang perseorangan warga negara asing;
c. badan hukum IndonesiaIndonesia Indonesia /asing ;
d. badan usaha Indonesia/asing; dan/ badan usaha Indonesia/asing; dan/ badan usaha Indonesia/asing; dan/ atau
e. lembaga internasional.

Pada ayat 1 dan 2 diatas sangat jelas bahwa Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing diperbolehkan memberikan pinjaman melalui Fintech P2P Lending yang terdaftar di Indonesia.

Lalu, aturan terhadap WNA dan BHA tersebut?

Pada Pasal 17 ayat 2 dikatakan bahwa:

Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya ketentuan WNA dan BHA tersebut harus mengikuti ketentuan UU yang berlaku di Indonesia perihal WNA dan BHA.

 

Semoga Membantu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here