Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pada Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 dikatakan bahwa:

Ayat 1: Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Ayat 3: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama.
Berdasarkan ayat 1 diatas adalah bahwa Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) wajib memiliki Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan. Sedangkan maksud dari ayat 3 diatas adalah bahwa Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan tidak boleh mengurusi/membidangi fungsi pembiayaan (perkreditan), pemasaran/marketing dan keuangan. Namun apabila Direktur Utama yang membidangi fungsi kepatuhan, maka Direktur Utama tetap dapat membidangi fungsi pembiayaan (perkreditan), pemasaran/marketing dan keuangan.

Apa sanksinya bila Perusahaan melanggar ketentuan ayat 1 dan ayat 3 diatas?
OJK hanya memberikan sanksi kepada Perusahaan apabila melanggar ketentuan ayat 1 saja, sedangkan ayat 3 tidak ada sanksi yang mengaturnya.

Adapun sanksi yang diberikan apabila melanggar ayat 1 adalah:
1. Peringatan; dan/atau
2. Pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

Semoga Bermanfaat!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here