Seperti apa Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)?

0
601

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) merupakan regulasi yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keauangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.

Definisi menurut POJK tersebut bahwa Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Artinya bahwa Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) memiliki batas dalam mencairkan kredit terhadap debitur individu maupun debitur badan usaha.

Secara spesifik bahwa BMPP diatur dalam Pasal 39 POJK 29/POJK.05/2014 dimana ayat 1 mengatur rasio BMPP wajib paling tinggi 50% dari ekuitas Perusahaan kepada seluruh pihak terkait.

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah:

  1. Orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan Pengendali Perusahaan Pembiayaan;
  2. Badan usaha dimana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai Pengendali;
  3. Orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada nomor 2;
  4. Badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
    1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  5. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan;
  6. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
    1. dari orang perseorangan yang merupakan Pengendali Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1;
    2. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada nomor 5.
  7. Dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada nomor 1,nomor 2, nomor 3, dan/atau nomor 4;
  8. Badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
    1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan;
    2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan/atau nomor 4;
  9. Badan usaha dimana:
    1. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai Pengendali;
    2. dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan/atau nomor 4, bertindak sebagai Pengendali; dan
  10. Badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan/atau nomor 9.

Jadi Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) diwajibkan untuk menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud pada nomor 1-10 sebesar maksimum 50% dari jumlah ekuitasnya.

Lalu bagaimana penyaluran pembiayaan kepada pihak tidak terkait ?

Yang dimaksud pihak tidak terkait adalah Pihak yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance).

BMPP terhadap pihak tidak terkait terdapat pada Pasal 40 POJK 29/POJK.05/2014 yang berbunyi:

Ayat 1:

Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas perusahaan.

Maksud dari ayat 1 ini adalah: Kepada debitur perorangan yang tidak termasuk kedalam pihak terkait, maka nilai pembiayaannya maksimum 20% dari nilai ekuitas Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)

Ayat 2

Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 50% dari ekuitas Perusahaan.

Ayat 3

Debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan Debitur lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:
a. Debitur merupakan Pengendali Debitur lain;
b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan Pengendali dari beberapa Debitur (common ownership);
c. Debitur memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Debitur lain;
d. Debitur menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Debitur lain dalam hal Debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Pembiayaan; dan/atau
e. dewan komisaris dan/atau direksi Debitur menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Debitur lain.

Contoh dari ayat 2 dan 3 ini adalah: Apabila debitur A, debitur B  dan debitur C yang antar ketiganya saling berkaitan namun ketiga debitur tersebut tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance), maka kepada debitur A, B dan C (kelompok debitur yang saling berkaitan) diberikan pembiayaan maksimum 50% namun masing-masing debitur A,B dan C nilai pembiayaannya tidak boleh melebih 20% dari nilai ekuitas.

Apabila Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) melanggar ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 1 dan 2 sebagaimana disebut diatas, maka akan terancam sanksi peringatan, pembekuan usaha dan pencabutan zin usaha.

 

Semoga Bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here