Mengapa Kegiatan Usaha PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dibekukan OJK ?

0
356

Pada tanggal 14 Mei 2018, OJK melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018 membekukan kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Lalu, dosa apa yang telah dilakukan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) yang fokus pada pembiayaan produk rumah tangga (elektronik dan furniture) ini ?

Ternyata pembekuan kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 53 yang berbunyi:

“Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK”.

Yang menjadi pertanyaaan adalah siapa pihak yang dirugikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan?

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dikabarkan belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan pemegang Medium Term Notes (MTN) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga.

Dalam hal ini OJK telah memberikan sanksi peringatan pertama hingga sanksi peringatan ketiga. Maka mengacu ke Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi:

“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 37 ayat (3) huruf b, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, dan/atau Pasal 53 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.”

Maka menurut analisa kami keputusan OJK membekukan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dianggap sudah sangat tepat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang perlu diingat bahwa sanksi pembekuan kegiatan usaha ini berlaku hanya selama 6 bulan saja (Pasal 65 ayat 6). Artinya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dilarang melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan sejak surat penetapan (Pasal 65 ayat 8). Namun bila PT Sunprima Nusantara Pembiayaan memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 53 diatas sebelum sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir maka OJK akan mencabut sanksi pembekuan tersebut (Pasal 65 ayat 9). Selanjutnya bila PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha selama periode sanksi pembekuan berlaku maka OJK akan langsung mengenakan sanksi pencabuatan izin usaha (Pasal 65 ayat 10), demikian juga bila setelah sanksi pembekuan usaha berakhir, namun PT Sunprima Nusantara Pembiayaan belum juga memenuhi ketentuan maka OJK akan encabut izin usahanya (Pasak 65 ayat 11).

Diluar hal tersebut diatas, OJK juga melarang PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk melakukan tindakan atau keputusan:

  1. Menggunakan dana keuangan Perusahaan dan atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar;
  2. Menambah penerbitan surat utang dalam bentuk apapun termasuk MTN;
  3. Mengambil tindakan dan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi Perusahaan; dan
  4. Melakukan pergantian pengurus Perusahaan tanpa persetujuan OJK.

Harapannya semoga PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dapat segera memenuhi ketentuan pasal 53 tersebut dan mengikuti instruksi yang dijelaskan dalam surat pembekuan kegiatan usaha tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here