Seluk Beluk Asas Legalitas

Asal Muasal Asas Legalitas

Asal muasal asas  legalitas  dimulai  saat Revolusi Perancis, ketika itu rakyat bergejolak  menuntut  keadilan  atas  kesewenang-wenangan  penguasa. Puncak reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) itu  adalah  timbul  pemikiran  tentang  harus  ditentukannya dalam undang-undang  terlebih  dahulu  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  dipidana,  agar rakyat  lebih  dahulu  dapat  mengetahui dan  tidak  akan  melakukan  perbuatan tersebut. Apabila  memilih  untuk  melakukan kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi  perbuatannya.  Dalam  fase  selanjutnya asas  ini   berlaku  di  beberapa Negara. atau   seiring  dengan  sejarah penjajahan negara  adikuasa terhadap  negara  jajahannya. (Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016:18)

Salah satu  penyebab  dari revolusi  Perancis adalah adanya hasrat masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Rakyat tertindas menghendaki adanya  kepastian  hukum.  Tahun  1789  asas Nullum  Delictum sudah  dicantumkan dalam  Konstitusi  Perancis.  Kemudian  dicantumkan  pula  dalam  Code  Penalnya  Negeri  Belanda,  yang  pernah  mengalami  penjajahan  Perancis. Kemudian  Pada  tahun  1915  (mulai  berlaku  tahun  1918)  asas  tersebut  telah  pula  dicantumkan  dalam  KUHP  Indonesia  yang  merupakan  jajahan Belanda  dan  sampai  saat  ini  sejak  Indonesia  merdeka  asas  legalitas  tetap  masih  berlaku  sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP berdasarkan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1946  Jo  Undang-Undang Jo.  Undang-Undang  No  73  Tahun  1968  tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Perubahan KUHP. Perkembangan selanjutnya  KUHP  beberapa kali mengalami perubahan yakni :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Perpu No 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP,
3. Perpu   18  Tahun  1960  tentang  Perubahan  Jumlah  Denda  Dalam Kitab  Undang-UndangHukum  PidanaDan  Dalam  Ketentuan-Keten-tuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
4. Undang-UndangNo. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penamba-han Beberapa Pasal dalam KUHP Terhadap Penerbangan
5. Undang-Undang 27  Tahun  1999 tentang  Perubahan  Kitab  Un-dang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Ter-hadap Keamanan Negara.6)Perma No. 2 Tahun 2012 tentangPenyelesaian Batasan Tindak Pida-na Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016:18)

Pertentangan Pemikiran Ahli beraliran Historis dan ahli Positivis terkait asas legalitas

Pemikiran  mengenai  asas  legalitas sebagai hukum pidana materil, berawal  dari  suatu  pemahaman  tentang  apakah  hukum  pidana  itu  sine  praevia  lega  poenale ? (hukum  pidana  adalah  hukum  undang-undang ?).  Pertanyaan  ini  sebenarnya  merupakan  pergumulan  yang  berat  mengenai  bagaimana  pemahaman  hukum  itu  seharusnya.  Pada awal abad ke XIX, pertanyaan ini mulai di bahas antara mazhab sejarah  yang  di  pimpin  oleh  von  Savigny  dan  aliran  postivis  dengan  tokohnya  Thibaut.  Menurut  pendapat  von  Savigny,  masyarakat  itu  terus  menerus  berkembang  begitu  pula  hukum  yang  tercipta  secara  seirama   mengikuti   perkembangan   manusia   itu   dan   memberikan   pengaturannya  di  dalam  kehidupan. (Hwan Christanto,2009:356)

Oleh  karena  itu,  menurut  aliran  historis   usaha   kodifikasi   atau   perumusan   suatu   norma   di   dalam   Undang-undang   akan   membawa   efek   negatif   bagi   perlindungan   masyarakat yang terus berkembang.  Bertentangan  dengan  pendapat  ini,  Thibaut  menegaskan  perlunya  kodifikasi di dalam sebuah undang-undang,  mengingat hak rakyat yang harus  di  utamakan.  Rakyat  harus  dapat  membaca  dan  memahami  ketentuan  hukum  yang  di  tetapkan  oleh  Penguasa  dan  menghendaki  penghapusan  hukum  kebiasaan  yang  tidak  menimbulkan  kepastian  hukum   karena   terus-menerus   berubah. Pertentangan   ini   terus-menerus  berlangsung  terutama  ketika  asas  legalitas  di  undangkan  di  dalam Code Civil.  Aliran historis dengan tegas menolak asas legalitas karena  menghambat  perkembangan  dan  pengakuan  hukum  kebiasaan  yang    sudah    terlebih    dahulu    hidup    di    masyarakat.    Selain    itu    argumentasi  yang  sering  di  berikan, adalah  karena  undang-undang  itu  sendiri  telah    terbukti    tidak    dapat    mengakomodasi    setiap    kebutuhan    masyarakat apalagi hukum pidana ketika menghadapi modus operandi dari kejahatan yang terus menerus berkembang.  Bergstein memberikan  pendapatnya   mengenai   hal   ini   dengan   mengatakan   is   de   wet   ongetwijfeld een bij uitstek gezaghebbende bron van recht (tidak dapat di  ragukan  bahwa  undang-undang  merupakan  sumber  hukum) (Hwan Christanto,2009:356)

Bergstein  menegaskan  bahwa  melalui  undang-undanglah masyarakat akan melihat tujuan hukum termasuk di dalamnya  perbuatan  apa  yang  dilarang  dan  di  ancam  dengan  sanksi apa.  Mengenai  keberadaan  hukum  kebiasaan,  Bergstein  sama  sekali  tidak  menolak,  justru  ia  menegaskan  tugas  dari  penegak  hukum  untuk  mencari  arti  dari  rumusan  kata-kata  yang  terdapat  di  dalam  Undang-undang itu.  Ia menegaskan: “gtegenover de woorden der wet komt hem echter een grote vrijheid toe. Hij is dus niet ‘la bouche de la loi’, tenzij men daarronder   verstaat   ‘la   bouche   de   l’espirit   de   la   loi”   (terhadap   kata-kata  di dalam  undang-undang, penerap   undang-undang   memiliki   suatu   kebebasan   yang   luas.   Jadi   dia   bukanlah   “mulut   undang-undang”   tetapi   “mulut   jiwa   undang-undang”. (Hwan Christanto,2009:356)

Dengan   demikian   dengan   jelas   Bergstein   memberikan   satu   hubungan  yang  saling  melengkapi  antara  hukum  yang  tercantum  di  dalam  undang-undang  itu  dengan  hukum  kebiasaan  yang  ada.  Posisi  undang-undang  sebagai  suatu  jaminan  mutlak  dari  apa  yang  dilarang  oleh  hukum  pidana  dan  tercela  sehingga  harus  di  ancam  dengan  pidana.  Masyarakat   wajib  tunduk  dan  melaksanakan  hukum yang berlaku itu. Sedangkan posisi hukum kebiasaan seperti di jelaskan oleh Suijing sebagai berikut:  “behoort hij de absract geredigeerde wet me de prescripten der volksmoraal aan te vullen en dus altijd de gerechtigheid te  oefenen,  welke  de  wet  in  vereniging  met  de  volksmoraal  aan    de    justitiabelen    waarborgt”   hakim    harus    melengkapi    undang-undang    yang    dirumuskan    secara    abstrak dengan ketentuan-ketentuan dari moral rakyat, dan karena itu selalu menyelenggarakan keadilan, yang adanya dijamin oleh undang-undang bersama dengan moral rakyat untuk melindungi para pencari keadilan). (Hwan Christanto,2009:357)

Terkait  dengan  asas  legalitas  sebagiamana  di  rumuskan  di  dalam  pasal  1  ayat  1  KUHP,  Lamintang  memberikan  satu  kritik  tajam  terhadap  penerjemahan  pasal  1  ayat  1  KUHP.  Kesalahan  pertama  terdapat  pada  fokus  dari  pasal  1  ayat  1  KUHP  sendiri  yang  mengatur  tentang strafbaarfeit (perbuatan yang dapat dihukum) pemahamannya selalu  terarah  pada  “perbuatan  yang  dapat  di  hukum”  seharusnya  “orang yang telah melakukan perbuatan tersebut atau pelakunya” yang menjadi  fokusnya.  Kedua,  mengenai  penerjemahan  istilah  wettelijke strafbepaling  yang  terlalu  sering  di  terjemahkan  dengan  “peraturan  pidana  di  dalam  undang-undang”  atau  “aturan  pidana  dalam  undang-undang”    adalah    kurang    tepat.    Istilah    bepaling    seharusnya    di    terjemahkan  dengan  “ketentuan”  sedangkan  istilah  “wettelijke”  lebih  menunjuk   pada   dijvoegelijk   naamwoord   (suatu   kata   keterangan   keadaan)  sehingga  terjemahan  yang  tepat  adalah  “ketentuan  pidana  menurut undang-undang”  Apabila  rumusan  terjemahan  “ketentuan  pidana  menurut  undang-undang”  ini  di  pergunakan  maka  semakin  luaslah  pemahaman  asas  legalitas   yang   tidak   lagi   hanya   bertumpu   pada   undang-undang. (Hwan Christanto,2009:357)

Asas legalitas dalam tradisi Civil Law

Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu:  Peraturan  perundang-undangan  (law),  retroaktivitas  (retroactivity), lex  certa,  dan  analogi. Mengenai  keempat  aspek  ini,  menurut  Roelof  H  Haveman,  though  it  might  be  said  that  not  every  aspect  is  that  strong  on  its  own,  the  combination  of  the  four  aspects  gives a more true meaning to principle of legality.9ƒ Lex Scripta Dalam  tradisi  civil  law.( Fajrimei A. Gofar ,2005:6)

Aspek  pertama  adalah  penghukuman  harus  didasarkan  pada  undang-undang,  dengan  kata  lain  berdasarkan  hukum  yang  tertulis.  Undang-undang  harus  mengatur  mengenai  tingkah  laku  (perbuatan)  yang  dianggap  sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang,  maka  perbuatan  tersebut  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  tindak  pidana.  Hal  ini  berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang. Tidak bisanya kebiasaan menjadi dasar penghukuman bukan berarti kebiasaan tersebut tidak  mempunyai  peran  dalam  hukum  pidana.  Ia  menjadi  penting  dalam  menafsirkan  element of crimes  yang terkandung dalam tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang tersebut. ( Fajrimei A. Gofar ,2005:6)

Aspek  kedua  yakni  Lex  Certa yakni rumusan yang jelas dan rinci. pembuat  undang-undang  (legislatif)  harus  merumuskan  secara  jelas  dan  rinci  mengenai  perbuatan  yang  disebut  dengan  tindak pidana (kejahatan, crimes). Hal inilah yang disebut dengan asas lex  certa atau bestimmtheitsgebot.  Pembuat  undang-undang  harus  mendefinisikan  dengan  jelas  tanpa  samar-samar (nullum  crimen  sine  lege  stricta),  sehingga  tidak  ada  perumusan  yang  ambigu  mengenai  perbuatan  yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas  atau  terlalu rumit hanya akan memunculkan   ketidakpastian   hukum   dan   menghalangi  keberhasilan  upaya  penuntutan  (pidana)  karena  warga  selalu  akan  dapat  membela  diri  bahwa  ketentuan-ketentuan  seperti  itu  tidak  berguna  sebagai  pedoman  perilaku. Namun  demikian,  dalam  prakteknya  tidak  selamanya  pembuat  undang-undang  dapat  memenuhi  persyaratan  di  atas.  Tidak  jarang  perumusan  undang-undang  diterjemahkan  lebih  lanjut  oleh  kebiasaan  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  apabila  norma  tersebut  secara faktual dipermasalahkan. ( Fajrimei A. Gofar ,2005:7)

Aspek ketiga Asas Non-retroaktif  yang menghendaki  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  merumuskan   tindak   pidana   tidak   dapat   diberlakukan   secara   surut   (retroaktif).   Pemberlakuan   secara   surut   merupakan   suatu   kesewenang-wenangan,   yang   berarti   pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Seseorang  tidak  dapat  dituntut  atas  dasar  undang-undang  yang  berlaku  surut.  Namun  demikian,  dalam  prakteknya  penerapan  asas  legalitas  ini  terdapat  penyimpangan-penyimpangan.  Sebagai  contoh,  kasus  Bom  Bali,  kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor-Timur, dan kasus Tanjung Priok. Dalam kasus-kasus  tersebut,  asas  legalitas  disimpangi  dengan  memberlakukan  asas  retroaktif. ( Fajrimei A. Gofar ,2005:8)

Aspek keempat yakni Analogi,  Seperti disebutkan di muka, asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat tindakan apa  saja  yang  dapat  dipidana.  Namun  demikian,  dalam  penerapannya,  ilmu  hukum  memberi  peluang  untuk  dilakukan  interpretasi  terhadap  rumusan-rumusan  perbuatan  yang  dilarang  tersebut. Dalam  ilmu  hukum  pidana  dikenal  beberapa  metode  atau  cara  penafsiran,  yaitu:  penafsiran  tata  bahasa  atau  gramatikal,  penafsiran  logis,  penafsiran   sistematis,   penafsiran   historis,   penafsiran   teleologis   atau   sosiologis,   penafsiran  kebalikan,  penafsiran  membatasi,  penafsiran  memperluas,  dan  penafsiran  analogi. Dari sekian   banyak   metode    penafsiran    tersebut,    penafsiran    analogi.    telah    menimbulkan  perdebatan  di  antara  para  yuris  yang  terbagi  ke  dalam  dua  kubu,  menerima  dan  menentang  penafsiran  analogi. ( Fajrimei A. Gofar ,2005:9)

Secara  ringkas,  penafsiran  analogi  adalah   apabila   terhadap   suatu   perbuatan   yang   pada   saat   dilakukannya   tidak merupakan  tindak  pidana,  diterapkan  ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku  untuk  tindak  pidana  lain  yang  mempunyai  sifat  atau  bentuk  yang  sama  dengan  perbuatan  tersebut,  sehingga  kedua  perbuatan  tersebut  dipandang  analog  satu  dengan  lainnya.  Menurut Prof. Andi Hamzah, ada dua macam analogi, yaitu: gesetz analogi dan recht analogi. Gesetz  analogi  adalah  analogi  terhadap  perbuatan  yang  sama  sekali  tidak  terdapat  dalam  ketentuan  pidana.  Sementara  recht  analogi  adalah  analogi  terhadap  perbuatan   yang   mempunyai   kemiripan   dengan   perbuatan   yang   dilarang   dalam   ketentuan hukum pidana. Beberapa  alasan  yang  menyetujui  dipakainya  analogi,  di  antaranya  adalah  karena  perkembangan  masyarakat  yang  sedemikian  cepat  sehingga  hukum  pidana  harus  berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan    bahwa    penerapan    analogi    dianggap    berbahaya    karena    dapat    menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dalam  masyarakat.  Dalam  perkembangannya,  pembatasan  dan  penggunaan  analogi  ini  tergantung  pada  sistem  hukum  yang  dianut  suatu  negara. ( Fajrimei A. Gofar ,2005:9)

Menurut  Jan  Remmelink,  inti  dari  penafsiran  analogis,  singkatnya,  bagi pendukung  pendekatan ini tidak membatasi pengertian suatu aturan hanya dalam batas-batas polyseem kata-kata.    Bila    diperlukan,    mereka    akan    siap    sedia    mengembangkan  dan  merumuskan  aturan  baru  (hukum  baru),  tentu  tidak  dengan  sembarang    melainkan    dalam    kerangka    pemikiran,    rasio    ketentuan    yang    bersangkutan.  Dalam  perkembangannya,  karena  trauma  pada  saat  pemerintahan  Nazi,  timbul  keengganan  yang  besar  terhadap  penggunaan  metode  ini  di  seluruh  Eropa dan Belanda. ( Fajrimei A. Gofar ,2005:9)

 

Referensi

Andi Sofyan dan Nur Aziza, “Buku Ajar Hukum Pidana” Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.

Fajrimei A. Gofar ,” Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP”, Elsam, Jakarta, 2005.

Hwian Christianto, “Pembaharuan Makna Asas Legalitas”  dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009. Universitas Airlangga.