Mengenal Mahkamah Konstitusi, Menjaga Konstitusi, Mengawal Hak Asasi Manusia

Sumber : Japos.co

Pada negara hukum, hukum memegang supremasi tertinggi. Konsep negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan (Achmad Fadlil Sumadi, dkk : 2019 : 2). Penegakan hukum dalam negara tersebut juga sangat bergantung pada lembaga-lembaga penagak hukum yang ada. Salah satunya adalah lembaga peradilan. Indonesia memiliki 2 lembaga puncak pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung (MA) yang membawahi 4 lingkungan peradilan dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga : Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sebuah Pengantar)

Jika ditelisik dari sejarah, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen saat menjadi anggota chancellery dalam pembaruan konstitusi Austria pada 1919-1920 yang kemudian diterima dan menjadi bagian dari konstitusi Austria. Sejak saat itu, lembaga peradilan di luar Mahkamah Agung berkembang dan secara khusus menangani judicial review dan perkara-perkara konstitusional lainnya. Lembaga inilah yang kemudian dikenal dengan Mahkamah Konstitusi ((Achmad Fadlil Sumadi, dkk : 2019 : 3). Hans Kelsen menyatakan bahwa hadirnya Mahkamah Konstitsui merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang memerlukan sebuah pengadilan khusus untuk menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya (Hans Kelsen : 1961 : 157).

Pada dasarnya konstitusi merupakan kesepakatan nasional (consensus nasional) warga negara dalam bernegara. Agar konstitusi tersebut benar benar terlaksana dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan kewenangan pengujian serta membatalkan produk hukum tersebut apabila bertentangan dengan konstitusi. Dengan latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie : 2005 : 8).

Mahkamah Konstitusi dibentuk  dengan tujuan mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, Mahkamah Knstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai bagian dari cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu berdasarkan ketentuan UUD 1945 (Achmad Fadlil Sumadi, dkk : 2019 : 7).

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi, setidaknya ada 5 fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, 5 fungsi tersebut yaitu (Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi : 2010 : 10) :

  1. Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)
  2. Sebagai penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution)
  3. Sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights)
  4. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens)
  5. Sebagai pelindung demokrasi (the protector of democracy)

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap perkara (Pasal 24C UUD 1945) :

  1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
  2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
  3. Memutus pembubaran partai politik.
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  5. Memutsu pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden karena melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD.

Keweanangan Mahkamah Konstitus pada dasarnya merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip check and balances. Prinsip ini menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Menurut Maruarar Siahaan, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memiliki 7 asas yaitu (Maruarar Siahaan : 2006 : 61-81) :

  1. Ius Curia Novit (hakim tidak boleh menolak perkara);
  2. Persidangan terbuka untuk umum;
  3. Independen dan imparsial;
  4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;
  5. Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem);
  6. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan; dan
  7. Praduga keabsahan (praesumptio iustae causa).

Ketentuan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu hukum acara Mahkamah Konstitusi juga terdapat pengaturan khusus dan lebih spesifik, yaitu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi beberapa di antaranya yaitu:

  1. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
  2. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara;
  3. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik;
  4. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden;
  5. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
  6. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  7. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  8. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
  9. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan masing-masing 5 tahun. Untuk membantu pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi, dibentuk sebuah Kepaniteraaan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Mahkamah Konstitusi.

 

Struktur Mahkamah Konstitusi

 

Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang masing-masingnya 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agng, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Susunan hakim konstitusi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota serta 7 orang anggota hakim konstitusi. Pemilihan ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama dua tahun enam bulan. Dalam UU Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang memiliki usia tertua. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk  kali masa jabatan. Hakim konstitusi juga dilarang merangkap menjadi : pejabat negara lainnya; anggota partai politik; pengusaha; advokat; dan pegawai negeri (Achmad Fadlil Sumadi, dkk : 2019 : 11-12).

Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrative peradilan Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas teknis administrasi peradilan meliputi :

  1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi
  2. Pembinaan dan pelaksanaan admiinistrasi perkara;
  3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang :

  1. Menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan;
  2. Menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi terhadap permohonan yang lengkap;
  3. Menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi terhadap permohonan yang tidak lengkap;
  4. Menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan dan memebritahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan;
  5. Menetapkan sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dan jadwal siding;
  6. Menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan;
  7. Memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian, dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.

Selain kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi juga didukung oeh seorang sekretaris jenderal. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi yang meliputi :

  1. Menetapkan rencana strategis program kerja anggaran kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, mengoordinasikan, membina, dan melaksanakan tugas teknis administratif di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perencanaan dan pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, hubungan masyarakat dan protokol, administrasi umum, penelitian dan pengkajian perkara serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan Pancasila dan Konstitusi, mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal.
  2. Mengoordinasikan, membina dan melaksanakan tugas teknis administratif di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal agar pelaksanaan tugas konstitusional mahkamah konstitusi berjalan dengan lancar melalui pelaksanaan dukungan administrasi umum dan administrasi peradilan.
  3. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan dan pengawasan agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar melalui penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran pelaksanaan analisis dan evaluasi kinerja, pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana serta reformasi birokrasi.
  4. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan pengelolaan keuangan, akuntansi serta administrasi keuangan agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar melalui pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi, penyusunan laporan keuangan di Mahkamah Konstitusi.
  5. Mengarahkan, Membimbing, membina dan mengembangkan kompetensi pegawai agar kinerja Mahkamah Konstitusi dapat tercapai sesuai dengan rencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, berbagi pengetahuan antar pegawai serta penugasan yang meliputi promosi dan mutasi, pengukuran kinerja serta kegiatan umpan balik atas kinerja dan kompetensi pegawai di Mahkamah Konstitusi.
  6. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan administrasi umum agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar melalui pengelolaan rumah tangga, pengamanan dalam, perlengkapan, pengadaan dan fasilitas persidangan, serta arsip dan ekspedisi di Mahkamah Konstitusi.
  7. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar melalui pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, hukum dan kerjasama, ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan, serta ketatausahaan kepaniteraan dan risalah.
  8. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan penelitian dan pengkajian perkara agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar melalui penelitian dan pengkajian perkara, penyiapan, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan penafsiran putusan terhadap undang-undang dasar, penyusunan yurisprudensi, penyusunan kaidah hukum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan, pengelolaan perpustakaan, dokumetasi sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
  9. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar melalui pembangunan dan pengembangan teknologi dan komunikasi untuk seluruh unit kerja dan antar unit kerja serta pelayanan terhadap masyarakat serta penanganan ketatausahaan pusat.
  10. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi agar pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar melalui pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi internal Mahkamah Konstitusi dan pihak pemangku kepentingan eksternal.
  11. Menetapkan dan mengarahkan kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi agar pencapaian Program Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan dari Kementerian PAN dan BKN dengan cara menyusun, melaksanakan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengukuran secara mandiri sesuai dengan ketentuan.
  12. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan serta meningkatkan dan memperbaiki proses kerja dengan cara mempelajari seluruh laporan bulanan, hasil survei internal dan eksternal dan dokumen kerja tentang kegiatan dan pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi.
  13. Merumuskan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal kepada Ketua Mahkamah secara periodik.

Demikian uraian mengenai Mahkamah Konstitusi.

Referensi

Achmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Perkembangan Dalam Praktik, 2019, Rajawali Press, Jakarta

Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, 1961, The Macmillan Company, New York

Jimly Ashiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, 2005, Konstitusi Press, Jakarta

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2006, Sinar Grafika, Jakarta

Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2010, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta

https://mkri.id/index.php?page=web.UraianJabatan&id=4&menu=12

Ikhbal Gusri

Ikhbal Gusri

Anak muda yang menyukai kajian Hukum dan Politik, bercita-cita keliling dunia

Read Previous

Webinar Karir Hukum : Menjadi Dosen, antara Karir dan Pengabdian

Read Next

Seluk Beluk Asas Legalitas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *