Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sebuah Pengantar)

Sumber : Media Indonesia

Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, maka tentu berkaitan dengan fungsi mengadili dan lembaga peradilan. Dalam kaca mata Montesquie, setidaknya terdapat 3 cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif (Montesquie : 2007 : 187) . Kekuasaan yudikatif inilah yang kemudian dikenal juga dengan istilah kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman juga merupakan salah satu elemen penting dari suatu negara hukum. Jika didefenisikan, kekuasaan kehakiman terdiri dari 2 kata, yaitu kekuasaan dan kehakiman. Menurut Aris Toteles, kekuasaan harus bersumber hukum dan karena itu, hukum sebagai sumber kekuasaan bukan hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, melainkan juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik yang memerintah maupun yang diperintah, sehingga kedua belah pihak sama-sama memiliki kedudukan hukum (J.H. Rapar : 1994 : 54) Sedangkan menurut Subekti, kehakiman adalah segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1972 : 63). Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara untuk mengadili berdasarkan hukum.

Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif konstitusi

Secara konstitusional, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24 – 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut :

  • Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
  • Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
  • Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sebagai pengantar, artikel ini akan membahas dua point penting dari Pasal 24 UUD NRI 1945 di atas, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman dan organ pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Pertama mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Menurut Ni’matul Huda, kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam menjalankan fungsi yudisial yaitu memeriksa, memutus suatu perkara atau menetapkan suatu permohona yudisial terlepas dari kekuasaan pemerintah. Terlepas dari Kekuasaan pemerintah yang dimaksud adalah terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan pada hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut dikatakan bahwa prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip lain dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara berdasarkan atas hukum, prinsip pembagian kekuasaan negara, prinsip jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (Ni’matul Huda : 2005 : 218).

Harold See juga memiliki pendapat mengenai kemerdekaan kekuasaan kehaakiman. Dalam pandangannya, kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari dua perspektif . Perspektif yang pertama adalah perspektif pemisahan kekuasan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan yang berbeda dan terpisah dari cabang pemerintah lainnya (Harold See : 1998: 141-142). Pemisahan secara kelembagaan ini haruslah dilakukan secara menyeluruh. Artinya mulai dari organisasi, administrasi, sumber daya manusia hingga keuangan lembaga kekuasaan kehakiman haruslah terpisah dari lembaga pemerintah lainnya. Perspektif kedua menurut Harold See adalah kemerdekaan dari segi putusan. Hakim dalam membuat putusan hauslah merdeka dalam membuat putusan. Tidak boleh ada campur tangan pihak lain yang mempengaruhi hakim. Disisi lain, hakim harus mampu berpegang teguh pada keyakinannya dan tidak terpengaruh dari intervensi pihak manapun.

Bambang Soetiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari juga memberikan pendapat mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sebagaimana  ditelaah oleh King Faisal Sulaiman (King Faisal Sulaiman : 2016 : 57), kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga tipikal, yaitu kemandiriaan kelembagaan, kemandirian proses pengadilannya, dan kemandirian hakimnya.

Untuk mengukur kemandirian kelembagaan, kekuasaan kehakiman dapat dilakukan dilihat dari apakah lembaga peradilan mempunyai ketergantungan dengan lembaga / institusi lain. Kemudian apakah lembaga tersebut mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara formal, di mana lembaga atasnya dapat mempengaruhi lembaga yang berada di bawahnya.

Untuk mengukur kemandiriaan proses peradilan dapat dinilai dari proses pemeriksaan perkara hingga putusan diucapkan.  Jika terdapat intervensi dari pihak luar yang kemudian mempengaruhi proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka proses peradilan tidak dapat dikatakan mandiri.

Untuk mengukur kemandirian hakim, dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral komitmennya dalam menjalankan profesi. Dalam hal ini hakim harus mampu menjaga dirinya dari berbagai tekanan dan intervensi dari pihak luar. Apabila hakim mampu tetap bersikap obyektif dan tidak melakukan perbuatan yang merusak integritasnya, maka hakim tersebut dapat dikatan mandiri.

Organ Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Organ pelaksana kekuasaan kehakiman terbagi atas dua . Pertama adalah Mahkamah Agung yang membawahi 4 lembaga peradilan di bawahnya. Kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga ini, baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan masing-masing, yang berbeda satu sama lain.

Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A UUD NRI 1945). Wewenang lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang adalah sebagai berikut :

  1. Memeriksa dan memutus
  2. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
  3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  4. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta, kepada lembaga-lembaga negara;
  5. Memberikan nasihat hukum kepada presiden terkait pemberian atau penolakan grasi;

Saat ini jumlah Hakim Agung pada Mahkamah Agung berjumlah 48 orang dari jumlah maksimal 60 orang sesuai ketentuan UU.

Kemudian, Mahkamah Agung mempunyai 4 lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan yang berbeda.

Selain Mahkamah dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, organ pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya adalah sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945 adalah :

  • Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
  • Memutus pembubaran partai politik; dan
  • Memutus sengketa perselisihan hasil pemilu

Mahkamah Konstitusi memiliki 1 kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman setingkat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang Hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

 

Referensi

J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik, 1994, Raja Grafindo Persada, Jakarta

King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 2016, FH UII Press, Yogyakarta

Montesquie, The Spirits of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, 2007, Nusa Media, Bandung

Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan, 2005, H UII Press, Yogyakarta

O Hood Philips and Paul Jackson, Constitutional and Administrative Law, Eight Edition, 2001, Sweet & Maxwell, London

Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972

Harold See, Comment : Judicial and Decesional Independence, Law and Contemptoray Problem, Vol. 61, No. 3, Summer 1998, page 141-142.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e69ea7208c4e/ma-resmi-miliki-8-hakim-baru/

 

Ikhbal Gusri

Ikhbal Gusri

Anak muda yang menyukai kajian Hukum dan Politik, bercita-cita keliling dunia

Read Previous

Memahami Perang dalam Perspektif Hukum Internasional

Read Next

Webinar Karir Hukum : Menjadi Dosen, antara Karir dan Pengabdian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *