Memahami Perang dalam Perspektif Hukum Internasional

Sumber Gambar : ancienthistorylists

Ada adagium yang menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah serigala bagi manusia lainnya atau dikenal dengan istilah homo homonilupus, dalam arti sederhana saling memangsa satu sama lain. Hal ini tentu sejalan dengan kekhawatiran kita soal ketegangan Korea Utara dengan Amerika Serikat, ketegangan yang terjadi di laut China Selatan serta terbaru ketegangan yang terjadi antara China dan India mengenai permasalahan perbatasan diantara negara mereka. Maka perang merupakan sesuatu hal yang tidak henti hentinya menjadi topik bahasan utama. Dalam hukum internasional perang termasuk kedalam kajian hukum humaniter, dimana didalam hukum humaniter diatur kondisi seperti apa perang diperbolehkan dan senjata apa saja yang dapat digunakan dalam berperang. Ini dikenal dengan istilah ius ad belum dan ius ad Bello. Pengaturan ini lahir sebagai bentuk keinsyafan bersama akan keberlangsungan hidup manusia kedepan. Secara umum perang hanya boleh dilakukan dalam rangka self defense atau dalam rangka mempertahankan diri serta dengan senjata senjata yang tidak membahayakan keberlangsungan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebab dalam perang ada pembedaan status bagi Kombatan (pasukan perang) dengan non Kombatan, atau golongan yang tidak boleh diperangi saat perang terjadi (warga sipil termasuk anak-anak, orang tua, orang sakit, palang merah internasional serta Kombatan yang menyerah dalam pertempuran)

Memahami maksud Hukum Humaniter (hukum perang)

hukum humaniter atau dalam istilah asing disebut dengan International humanitarian law apllication in armed conflict (istilah ini terus mengalami perkembangan hingga akhirnya menjadi istilah hukum humaniter) merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur masalah-masalah lintas batas antar negara. Cabang hukum internasional publik lainnya antara lain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional dan hukum angkasa. Istilah hukum humaniter sendiri merupakan istilah yang baru sebagai pengganti istilah hukum perang yang tidak disukai oleh masyarakat internasional. Istilah hukum humaniter lahir sekitar tahun 1970an yang ditandai dengan diadakannya Conference of Government Expert on the reaffirmation and development in armed conflict pada tahun 1971 (Rubiyanto, 59-2016)

Jean Pictet menyatakan bahwa Hukum Humaniter Internasional dalam arti luas merupakan sebuah pengaturan hukum secara konstitusional tertulis dan menjadi kebiasaan untuk perseorangan dalam rangka  perlindungan terhadapnya dalam kondisi perang. Mochtar Kusumaatmaja juga mencoba memberikan pengertian hukum humaniter, Mochtar menyatakan bahwa hukum humaniter merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Hukum humaniter lahir dalam kerangka lebih memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat perang (Rubiyanto, 59-2016).

Berbeda dengan Jean Pictet dan Muchtar Kusumaatmadja, panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-undangan merumuskan hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (laws of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict). Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara yang sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Dengan demikian, maka hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui (Rubiyanto, 59-2016).

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan diadakannya hukum humaniter adalah untuk meminimalisir perang,  sebab dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Pada dasarnya hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk memanusiawikan perang. Dikemukakan oleh Mohammed Bedjaoui, bahwa hukum humaniter  berusaha untuk menerapkan seperangkat aturan-aturan hukum untuk memanusiawikan konflik bersenjata dan melindungi para korban pada situasi kekerasan bersenjata.(Rubiyanto,60-2016)

Asas dalam Hukum Humaniter (hukum perang)

Umumnya para ahli berpendapat bahwa penyusunan hukum humaniter dilandasi oleh prinsip-prinsip :

  1. Asas kepentingan militer (Military Necessity) yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukan musuh adalah tidak tak terbatas.
  2. Asas Kemanusiaan (humanity). Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan (violence) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.
  3. Asas Kesatriaan (Chivalry). Prinsip ini tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatriaan yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam.
  4. Prinsip Pembedaan (distinction principle) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatan) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.

Prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (principles of application), yaitu : a. Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil; b. Penduduk sipil, demikian pula orang-orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal pembalasan (reprisals); c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang; d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidak-tidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan.

  1. Rule of Engagement (ROE). Penting kiranya bagi seorang komandan angkatan bersenjata untuk mengetahui adanya suatu “petunjuk” yang memuat hal-hal apa yang boleh dan apa yang dapat ia lakukan apabila menghadapi situasi yang gawat, terlebih lagi dalam masa damai. Dengan kata lain, sebaiknya ada petunjuk yang jelas kapan dan dalam keadaan bagaimana komandan dibenarkan menggunakan kekerasan, seperti misalnya kapan ia diperbolehkan melepaskan tembakan. Petunjuk atau pedoman ini sangat diperlukan para komandan dalam semua tingkatan agar dalam menjalankan tugasnya tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dan dalam menyusun petunjuk tersebut hal yang harus diperhatikan adalah : a. tujuan (objectives); b. perintah (orders); c. pembatasan (restrainst); Terintegrasinya ketiga hal tersebut, dalam istilah angkatan bersenjata negara-negara barat telah menghasilkan apa yang disebut sebagai “Rules of Engagement (ROE)”.

Rules of Engagement untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Royal Navy yang bertugas di Malta dalam operasinya di laut Tengah pada tahun 1960-an. Kemudian ROE ini semakin meluas dan dipergunakan juga dalam perang Vietnam dan NATO. ROE adalah keseluruhan instruksi yang dapat diberikan kepada suatu kesatuan operasional. Namun demikian, ROE tidak harus selalu berkaitan dengan perintah yang diberikan dalam menghadapi musuh. ROE dapat diberikan kepada suatu kesatuan yang mengadakan kunjungan persahabatan. ROE dapat bersifat tetap (standing) atau khusus (particular). Standing rules ini berhubungan dengan hak untuk mengadakan self-defence, yaitu yang menentukan apa yang harus dilakukan apabila kesatuan itu menghadapi ancaman yang mendadak, misalnya adanya ancaman serangan peluru kendali.

Dengan demikian, tidaklah mudah untuk menentukan kapan tindakan yang dilakukan untuk membela diri boleh dimulai atau dilakukan. Hal ini berkaitan dengan batasan mengenai pengertian armed attacks. Untuk kepentingan semacam inilah pada awalnya ROE ini disusun. Dalam pengertian sekarang ROE mencakup keseluruhan instruksi, baik yang bersifat tetap maupun khusus yang berhubungan dengan operasi angkatan bersenjata. ROE mungkin sekali dimulai dengan suatu statement yang mengenai tujuan (objectives) dan kebijaksanaan pemerintah, sampai pada tindakan yang : diizinkan (permitted);  dilarang (forbidden); disediakan setelah ada otorisasi (reserved for authirization). Adakalanya seorang komandan dalam mengantisipasi suatu ancaman tertentu meminta ROE dahulu kepada markas besar (Wahyu Wagiman, 12-2007)

Meskipun perang serta penggunaan kekuatan bersenjata telah diatur dalam beberapa regulasi, Pandangan  umum yang ada tetap pesimis dengan adanya hukum humaniter sebabnya ialah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter bukan disebabkan oleh kurang memadainya aturan-aturan yang termaktub dalam hukum tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmauan untuk menghormatinya, oleh kurang memadainya sarana yang tersedia untuk menegakkannya, oleh ketidakpastian mengenai penerapan hukum tersebut dalam situasi-situasi tertentu, dan oleh kurangnya pengetahuan para pemimpin politik, komandan, kombatan, dan masyarakat umum tentang hukum tersebut.(Jean-Marie Henckaerts, 2-2005).

 

Referensi

Wahyu Wagiman, “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”, dalam Seri bacaan Kursus HAM untuk Pengacara, 2007, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Rubiyanto, “Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer Internasional” dalam jurnal ilmiah UNTAG, vol 5 nomor 2 Tahun 2016. Semarang.

Jean Marie Henckaerts “Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata” dalam internasional review of red cross, vol 87 nomor 857, 2005. ICRC.

Iswaji

Iswaji

Read Previous

Webinar Karir Hukum : Peluang dan Tantangan Menjadi Advokat di Era Digital

Read Next

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sebuah Pengantar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *