Berbagai Penggolongan Hukum

sumber : Google Image

Sumber Gambar : ryanlawtusc.com

Manusia tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Marcus Tullius Cicero menyatakan, “Ubi societas ibi ius,” dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara damai. Karena aspek kehidupan masyarakat sangat luas, maka ruang lingkup hukum juga sangat luas.  L.J. Van. Apoeldoorn mengatakan bahwa hukum mengatur 1001 macam hubungan anggota masyarakat. Meskipun demikian luasnya, hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan sumbernya, bentuknya, sifatnya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, isinya, cara mempertahankannya dan wujudnya.

Menurut sumbernya

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Hukum menurut sumbernya dibedakan menjadi sumber hukum formal dan sumber hukum materiil.

  1. Sumber hukum formal adalah tempat yang menjadi sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal secara langsung bisa menciptakan hukum.
  • Undang-undang

Undang-undang adalah hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh pemegang kekuasaan negara dan terletak dalam peraturan perundang-undangan. Menurut T.J. Buys, undang-undang memiliki dua arti, yaitu :

  1. undang-undang dalam arti formal atau biasa disebut dengan wet (undang-undang) adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembentukannya. Contohnya seperti undang-undang yang dibentuk oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama Presiden.
  2. undang-undang dalam arti materiil atau biasa disebut dengan regeling (peraturan) adalah setiap keputusan pemerintah yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat semua orang secara umum. Contohnya seperti PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan PERDA (Peraturan Daerah).
  • Kebiasaan/hukum adat.

Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diyakini sebagai sesuatu yang memang seharusnya. Sedangkan hukum adat adalah hukum dalam adat istiadat yang memiliki sanksi hukum secara adat. Ada 3 syarat yang menentukan kebiasaan dapat dikatakan sebagai sumber hukum, yaitu :

  1. Adanya perbuatan atau pola tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang atau konsisten
  2. Menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum.
  3. Memiliki akibat hukum berupa sanksi untuk yang melanggar kebiasaan tersebut.
  • Traktat, adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih. Disebut juga perjanjian antar negara. Berdasarkan asas pacta sun servanda (perjanjian mengikat para pihak yang mengadakannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik), maka perjanjian tersebut harus dihormati dan ditaati oleh negara-negara yang mengadakannya. Traktar dibagi berdasarkan jumlah pihak yang mengadakannya, yaitu “Traktat bilateral” dibuat oleh dua negara, dan “Traktat multilateral” dibuat oleh lebih dari dua negara. Traktat multilateral memberikan kesempatan bagi negara yang awalnya tidak ikut mengadakan perjanjian untuk kemudian turut serta sebagai pihak yang menyepakatinya. Traktat ini disebut dengan traktat terbuka atau traktat kolektif, contohnya yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  • Yurisprudensi, adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim setelahnya sebagai dasar keputusan dalam memberi putusan terhadap kasus yang sama.
  • Doktrin, adalah pernyataan/pendapat sarjana atau ahli hukum terkenal. Doktrin menjadi dasar penetapan hukum, baik bagi hakim dalam memutus perkara maupun pembentuk undang-undang.
  1. Sumber hukum materiil adalah tempat (sumber) yang menentukan isi (materi) hukum atau asal usul hukum. Sumber hukum materiil terdiri dari filosofis, sosiologis dan historis. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi sumber hukum materiil perundang-undangan Republik Indonesia ialah Pancasila.

Menurut bentuknya

Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

  1. Hukum tertulis adalah hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan baik yang dikodifikasikan, yaitu yang pembukuan berdasarkan jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap seperti KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun yang tidak dikodifikasikan seperti PP (Peraturan Pemerintah).
  2. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangangan melainkan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut, seperti kebiasaan dan hukum adat.

Menurut sifatnya

Hukum menurut sifatnya atau cara bekerjanya, hukum dibedakan menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Pembedaan ketentuan yang bersifat memaksa dan mengatur hanya berlaku pada hukum privat. Sedangkan semua ketentuan hukum publik bersifat memaksa.

  1. Hukum bersifat memaksa (dwingend recht) adalah hukum yang wajib dilaksanakan dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi hukuman.
  2. Hukum bersifat mengatur (aanfullend recht) adalah hukum yang bisa dikesampingkan.

Menurut wujudnya

Hukum menurut wujudnya dibedakan menjadi hukum subjektif dan hukum objektif. Kedua hukum ini dalam kenyataannya tidak dapat mengasingkan satu sama lain karena memiliki hubungan intern yang sangat erat sekali.

  1. Hukum subjektif, adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku hanya terhadap seseorang atau beberapa orang saja. Hukum subjektif disebut juga dengan hak, dalam bahasa Inggris disebut right dan dalam bahasa Latin disebut
  2. Hukum objektif, adalah peraturan-peraturan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum atau untuk semua orang tanpa mengistimewakan golongan tertentu. Hukum objektif disebut juga dengan kewajiban atau dalam bahasa Inggris disebut law dan dalam bahasa Latin disebut droit dan diritto.

Menurut tempat berlakunya

Hukum menurut tempat berlakunya dibedakan menjadi hukum nasional, hukum internasional dan hukum agama.

  1. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam satu wilayah negara saja.
  2. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara lainnya dan negara dengan organisasi internasional.
  3. Hukum agama adalah hukum yang terdapat dalam agama untuk mengatur penganut agama yang bersangkutan.

Menurut waktu berlakunya

Menurut waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi ius constitutum, ius constituendum dan hukum alam.

  1. Ius constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat sekarang pada suatu wilayah tertentu. Menurut Apeldoorn, kaidah-kaidah hukum positif adalah pertimbangan-pertimbangan penilaian manusia sehingga menundukkan diri pada kekuasaan hukum positif artinya menundukkan diri pada kekuasaan manusia.
  2. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan berlaku di masa yang akan datang.
  3. Hukum alam (asasi) adalah hukum yang sesuai dengan alam, berlaku pada setiap masa bagi siapa saja dan dimana saja. Hukum alam menyuruh dan memerintahkan setiap orang melakukan kewajiban dan menakutkan setiap orang terhadap perbuatan jahat. Hukum alam adalah hukum yang abadi sehingga tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga.

Antara ius constitutum dan ius constituendum, pembedaannya adalah suatu abstraksi dari fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan suatu proses perkembangan. Apa yang dicita-citakan sekarang, pada saat terwujud menjadi kenyataan dan sebaliknya yang sedang berlaku memudar ditelan waktu karena sudah tidak cocok lagi. Karenanya, ius constitutum sekarang adalah ius constituendum di masa lampau.

Menurut isinya

Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat dengan perbedaan mendasar terletak pada kepentingan yang diaturnya.

  1. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan negara atau menitikberatkan pada kepentingan umum seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum acara.
  2. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya atau menitikberatkan pada kepentingan perorangan seperti hukum perdata dan hukum dagang.

Tetapi pada saat ini, terdapat hukum yang substansinya mengandung elemen hukum publik maupun hukum privat seperti hukum lingkungan.

Menurut cara mempertahankannya

Menurut cara mempertahankannya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formal.

  1. Hukum materiil adalah hukum yang dilihat pada isinya (substansinya). Hukum materiil berisi perintah dan larangan yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat seperti hukum pidana dan hukum perdata.
  2. Hukum formal (disebut juga hukum acara) adalah hukum yang mengatur cara melaksanakan/mempertahankan hukum materiil seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Yumni Nadhilah

Yumni Nadhilah

Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas

Read Previous

Memahami Aspek Hukum dari Subjek hingga Penegakan Hukum

Read Next

Aliran-Aliran Dalam Ilmu Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *