Aliran-Aliran Dalam Ilmu Hukum

Sumber Gambar : nhc.nl

Ada berbagai aliran pendapat atau mazhab-mazhab dalam mempelajari ilmu hukum. Aliran-aliran tersebut ada yang telah berusia ribuan tahun sejalan dan beriringan dengan perkembangan pengetahuan akan ilmu hukum dalam peradaban manusia. Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari jawaban akan pertanyaan seperti “dari manakah asal hukum? Mengapa hukum ditaati orang? Dan mengapa kita harus tunduk pada hukum?” persoalan ketaatan terhadap hukum tersebut telah melahirkan berbagai teori dan aliran pendapat atau mazhab dalam ilmu hukum yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai kelompok berikut ini.

Yang pertama, ada mazhab hukum alam. Adapun teori tentang mazhab hukum alam telah ada sejak zaman dahulu, yang antara lain telah diajarkan oleh Aristoteles pada zaman yunani kuno. Beliau membagi ada dua macam hukum yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara dan hukum yang tidak tergantung pada pandangan manusia tentang baik dan buruknya sesuatu yang diistilahkan sebagai hukum yang ‘asli’.

Bagi Aristoteles, pendapat orang tentang ‘keaslian’ tidaklah sama, sehingga seakan-akan hukum alam yang ‘asli’ itu tidak ada. Namun menurut beliau, bukan syarat mutlak bagi hukum alam itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Kendati demikian, lazimnya dalam keadaan normal, hukum alam itu memang didapati di mana saja dan di zaman apa saja karena keaslian hukum tersebut memang selaras dengan kodrat alam.

Pada abad ke-13, pemikiran mengenai hukum alam terus berkembang. Salah satu pemikir hukum kala itu adalah Thomas Aquino. Menurut Thomas Aquino, segala kejadian di dunia ini diperintah oleh suatu ‘undang-undang abadi’ atau yang dikenal sebagai lex eterna yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Menurut beliau, lex eterna ialah bentuk dari kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Manusia dikaruniai oleh Tuhan dengan kemampuan berpikir untuk membedakan baik dan buruk yang dapat mengenali berbagai peraturan perundang-undangan yang langsung berasal dari ‘undang-undang abadi’ tersebut yang oleh beliau, dinamakan sebagai ‘Hukum Alam’ (lex naturalis). Menurut Thomas Aquinas, hukum alam hanya memuat asas-asas umum, misalnya, berbuat baik dan jauhilah kejahatan; bertindaklah dengan pikiran yang sehat; cintailai sesasmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Bagi Thomas Aquinas, asas-asas tersebut memiliki kekuatan mutlak, tidak mengenal pengecualian, berlaku di mana-mana dan tetap tidak berubah sepanjang zaman.

Pada abad ke-17 seorang penganjur hukum alam yakni Hugo deGroot, dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (Tentang Hukum Perang Dan Damai) berpendapat bahwa sumber hukum alam adalah pikiran dan akal sehat manusia. Menurut beliau, hukum alam ialah pertimbangan atas pikiran yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak. Hukum alam menurut beliau merupakan suatu pernyataan pikiran (akal) manusia yang sehat mengenai persoalan apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia.

Yang kedua, ada mazhab sejarah. Sebagai reaksi terhadap para pemuja hukum alam, di Eropa timbul aliran hukum baru yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny pada abad ke-18. Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Karena itu hukum senantiasa selalu berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Pada titik ini, jelas bahwa pendapat Von Savigny bertentangan dengan mazhab hukum alam yang berpendapat bahwa hukum alam berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia.

Yang ketiga, ada mazhab teokrasi. Para pemikir (filsuf) di Eropa pada abad pertengahan yakni pada abad ke-5 hingga abad ke-15, memiliki pandangan bahwa hukum berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan karena itu manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Perintah-perintah oleh Tuhan tersebut dituliskan dalam kitab suci. berhubung peraturan-peraturan dalam suatu negara ditetapkan oleh penguasa negara (raja) maka oleh para penganjur mazhab teokrasi diajarkan bahwa para penguasa (raja) mendapat kuasa dari Tuhan, sehingga seolah-olah penguasa merupakan wakil Tuhan.

Yang keempat, ada teori kedaulatan rakyat. Salah satu pemikir yang berpengaruh memperkenalkan teori ini pada abad ke-18 adalah Jean Jacques Rousseau dengan teorinya yang mendasari terjadinya suatu negara ialah disebabkan oleh ‘perjanjian masyarakat’ (contract social) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Teori ini menjadi dasar pemahaman akan “kedaulatan rakyat” dalam negara dan bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada pada suatu negara merupakan penjelmaan dari kemauan rakyat tersebut.

Yang Kelima, ada teori kedaulatan negara. Pada abad ke-19 teori kedaulatan masyarakat ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum harus ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuatan untuk melaksanakan hal tersebut. Salah satu pemikir teori kedaulatan negara adalah Hans Kelsen. Dalam buku Reine Rechtslehre ia mengatakan bahwa hukum itu tidak lain adalah kemauan negara (wille des Staates). Namun hans kelsen juga berpendapat, bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara.

Yang terakhir, ada teori kedaulatan hukum. Prof. Mr. H. Krabbe dari Universitas Leiden menentang teori kedaulatan negara tersebut. Dalam bukunya yang berjudul die Lehre der Rechtssouveranitet yang terbit pada Tahun 1960, beliau mengajarkan bahwa sumber hukum adalah ‘rasa keadilan’. Menurut Krabbe, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Jika, suatu peraturan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari banyak orang, maka dengan sendirinya peraturan tersebut tidak dapat mengikat. Dengan kata lain, menurut Krabbe peraturan perundang-undangan yang demikian bukanlah ‘hukum’ walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota masyarakatlah dapat mempunyai kewibawaan dan daya paksa untuk dapat ditaati oleh seluruh masyarakatnya.

Referensi

Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H, Cristine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. 2011

Muhammad Qhadri

Muhammad Qhadri

Read Previous

Berbagai Penggolongan Hukum

Read Next

Webinar Karir Hukum : Peluang dan Tantangan Menjadi Advokat di Era Digital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *