Selangkah Mengenal Hukum

Sumber Gambar : jadesaab.com

Perbincangan hukum selalu memenuhi ruang publik. Mulai dari komunitas kecil seperti warung-warung kopi hingga komunitas publik layaknya talk show di televisi. Sehingga kata hukum sudah tidak asing lagi kita dengar. Dari realita tersebut tergambar bahwa kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari hukum. Mengapa demikian? Manusia mempunyai kemauan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda satu sama lain dan untuk memenuhi kemauan, keinginan, dan kepentingan tersebut manusia harus berhubungan dengan sesamanya. Tetapi tidak selamanya di dalam masyarakat itu manusia selalu hidup rukun dan berdampingan. Seiring dengan semakin besarnya komunitas masyarakat tersebut, maka semakin kompleks pula persoalan yang ada. Maka oleh karena itu dibutuhkan hukum agar tatanan kehidupan masyarakat dapat terjaga. Hubungan manusia yang tidak lepas dengan hukum dikenal dalam suatu adagium hukum yaitu “ubi societas ibi ius”, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Begitu eratnya hubungan masyarakat dengan hukum. Namun, apakah kita sudah mengenal hukum?

Yuk, Mari kita kenali.

Apa itu Hukum?

Secara etimologis, terdapat beberapa asal kata hukum dalam berbagai bahasa. Diantaranya yaitu law (Inggris), recht (Belanda dan Jerman), dan ius (Latin). Istilah law (Inggris)berasal dari bahasa latin “lex” yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang untuk diberi perintah. Kata “lex” juga berasal dari kata “legi” yang berarti undang-undang.

Istilah recht (Belanda dan Jerman) berasal dari bahasa latin “rectum”  yang berarti bimbingan, perintah, ataupun pemerintahan. Sedangkan istilah “ius”  yang berarti hukum yang dibuat oleh masyarakat.

Lalu hukum itu apa?

Perdebatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya telah ada sejak zaman Plato, Socrates dan sampai sekarang. Pada prinsipnya, definisi hukum sangat sulit dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Hal ini dikarenakan bahwa hukum itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Sejalan dengan itu, Immanuel Kant mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian hukum yang tepat. Namun, tidak ada seorang juris pun yang dapat memberi definisi hukum yang paling tepat (Noch Suchen Die Juristen Esne Definition Zu Ihren Begriffe Von Recht).

Walaupun batasan hukum tidak bisa diberikan secara langsung, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri, diantaranya:

  1. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai : Hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib saat suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masayarakat.
  2. Thomas Hobbes menyatakan bahwa: Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
  3. John Austin berpendapat bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya.
  4. Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bersama , keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersma, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan sanksi.
  5. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (instansi) dan proses yang mewujudkan kaidah hukum tersebut.

Dari beberapa definisi ahli diatasm dapat kita tarik beberapa persamaan didalamnya. Persamaan tersebut akan membawa kita pada ciri-ciri hukum, yaitu:

                – adanya perintah dan larangan

                – perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang

Sehingga hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya dan siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

Tujuan Hukum

 Keberadaan hukum diiringi dengan sasaran yang hendak dicapai dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan hukum. Gustav Radbruch memperkenalkan tujuan hukum dengan idea des recht (cita hukum). Adapun tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemaanfaatan hukum. Beliau mengemukakan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dalam menciptakan tujuan hukum. Dimana prioritas pertama adalah keadaan, kedua kemanfaatan dan yang ketiga kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Keadilan dapat diartikan sebagai prinsip umum kelayakan untuk mempertahankan apa yang benar dan sesuai hukum. Sedangkan kepastian hukum diartikan dengan adanya aturan yang bersifat umum yang membuat setiap orang dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan kehadiran kepastian hukum dapat menjadi keamanan bagi setiap orang dari kesewenangan pemerintah. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Sumber Hukum

Segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa disebut dengan sumber hukum. Algra mengemukakan bahwa sumber hukum terdiri atas sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi itu di ambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membatasi pembagian hukum misalnya hubungan sosial, hubugan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi dan sebagainya.  Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu berlaku secara formal. Sumber hukum formil diantaranya: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat (perjanjian) serta doktrin (pendapat sarjana hukum). Adapun sumber hukum formil yang dirincikan sebagai berikut:

1. Undang- undang ialah suatu peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang- undang menurut T.J. Buys  memiliki dua arti:

Undang-undang dalam arti formal yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang- undang karena cara pembuatannya.

Undang-undang dalam arti material yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

2. Putusan hakim (Yurisprudensi)

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

3. Doktrin

Istilah doktrin secara umum diarti- samakan dengan anggapan atau pendapat  para ahli hukum terkenal. 

4. Traktat

Traktat adalah perjanjian antar negara. Perjanjian bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang mengadakannya. Apabila perjanjian diadakan oleh dua negara, maka disebut traktat  bilateral. Sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara disebut traktat multilateral.

Traktat multilateral dibagi atas dua, yaitu traktat yang bersifat terbuka( kolektif) dan traktat yang bersifat tertutup. Traktat yang bersifat terbuka adalah suatu perjanjian yang memungkinkan menerima peserta negara lain, walaupun traktat tersebut telah berlaku dan negara itu tidak ikut serta dalam pembentukannya. Sedangkan traktat tertutup merupakan kebalikan dari traktat terbuka.

5. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

Untuk timbulnya hukum kebiasaan, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang (tetap) dalam lingkungan masyarakat tertentu.
  2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan, bahwa perbuatan itu merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi berdasarkan keyakinan bahwa mereka memenuhi kewajiban hukum.
  3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

Asas-Asas Hukum

Agar tercapainya tujuan hukum maka dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan pelaksaan hukum. Dalam sesi pengenalan hukum ini setidaknya ada 3 asas hukum yang dapat kita kenali.

  • Lex Specialis derogat legi generali, asas hukum ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
  • Lex superior derogat legi inferiori, asas hukum ini mengandung makna bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior).
  • Lex posteriori derogat legi priori, asas hukum ini mengandung makna bahwa Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.\

Refererensi

1. Chanur Arrasjid, 2004, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

2. Zainal Asikin, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

3. Salim H.S, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum,Jakarta: Rajawali Pers.

4. C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka.

5. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.

6. Satcipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press.

Fauziah

Fauziah

Anak muda berdarah minang ini merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas. Senang berdiskusi dan aktif di Pusat Studi Hukum dan HAM FH Unand

Read Next

Memahami Aspek Hukum dari Subjek hingga Penegakan Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *